PART 3

SOSIALISASI BUDAYA POLITIK

Nama sekolah            : SMA Muhammadiyah Wonosobo

Kelas                                 : XI

Semester                       : 1(satu) /2011-2012

Mata Pelajaran          : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum

Guru                                 : Sad Dita D.S. Spd.

Pokok Bahasan         : Budaya Politik

Waktu                              : –

 

Standar Kompetensi : Menganalisis budaya politik di Indonesia

Kompetensi Dasar     : Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik

Indikator                    :

1.      Menjelaskan pengertian sosialisasi budaya politik.

2.      Menjelaskan fungsi sosialisasi untuk membentuk budaya politik yang partisipan..

A.  Pengertian Sosialisasi BudayaPolitik

Dalam upaya membentuk budaya politik, maka dilakukanlah sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada, anggota masyarakat. Prof. Gabriel A. Almond mendefinisikan sosialisasi politik sebagai proses pengajaran nilai‑nilai masyarakat, dalam hal ini nilai‑nilai dari kebudayaan politik kepada warga negaranya. Sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan tempat individu berada. Proses sosialisasi politik berlangsung seumur hidup melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal. Selain itu, sosialisasi politik juga ditentukan oleh interaksi pengalaman‑pengalaman serta kepribadian seseorang. Ada dua hal yang harus diperhatikan mengenai proses sosialisasi politik, yaitu sebagai berikut :

a.    Sosialisasi politik berjalan terus menerus selama, hidup seseorang,

b.    Sosialisasi politik dapat bentuk transmisi dan pengajaran langsung maupun tidak langsung.

Sosialisasi bersifat langsung, yaitu melibatkan komunikasi informasi, nilai‑nilai atau perasaan‑perasaan mengenai politik secara, eksplisit. Mata pelajaran kewarganegaraan yang diberikan di sekolah‑sekolah adalah contoh dari sosialisasi politik langsung. Sosialisasi politik tidak langsung terutama sangat kuat berlangsung di masa kanak‑kanak sejalan dengan perkembangan sikap penurut dan sikap pembangkang terhadap orang tua, guru, dan teman, yaitu sikap­-sikap, yang cenderung memengaruhi sikapnya di masa dewasa terhadap pemimpin‑pemimpin politik dan terhadap sesama warga. Sosialisasi politik selalu berkembang dan dapat membentuk sikap-sikap individu terhadap politik yang dapat menciptakan identifikasi politik seseorang. Terdapat beberapa gejala umum dalam perkembangan identifikasi politik (political self), yaitu sebagai berikut :

a.    Partisipasi cenderung meningkat selama awal masa dewasa dan mencapai puncaknya pada umur empat puluh tahun atau lima Puluh tahun, yaitu ketika tanggung jawab keluarga dan masyarakat berada dalam taraf paling besar dan kemudian menurun pada umur sesudahnya.

b.    Keterikatan baru pada politik selalu berkembang, walaupun biasanya dibatasi oleh orientasi‑orientasi yang tumbuh kuat sejak masa kecil.

c.    Ikatan‑ikatan dan identifikasi‑identifikasi dasar pun kadang‑kadang berubah pada masa dewasa.

d.   Mobilitas geografi, terutama dari pedesaan ke kota bisa mempunyai pengaruh besar terhadap karakter politik karena mobilitas itu menghadapkan orang pada pengalaman‑pengalaman sosialisasi baru.

B.  Fungsi Sosialisasi Politik dalam Pembentukan Budaya Politik Partisipan

Secara umum sosialisasi politik berfungsi sebagai sarana pembentukan budaya politik paitisipan. Berikut macam‑macam fungsi sosialisasi politik.

a.    Membentuk dan mewariskan kebudayaan politik suatu bangsa.

b.    Memelihara budaya politik suatu bangsa dari generasi ke generasi.

c.    Merubah kebudayaan politik, yaitu bila sosialisasi itu menyebabkan masyarakat melihat atau mengalami kehidupan politik yang dijalankan dengan cara lain, misalaya pada saat terjadi peristiwa besar atau luar biasa dalam kehidupan politik bangsa. Misalnya, terjadi kudeta atau pergantian kekuasaan dalam suatu negara atau adanya revolusi, seperti di Uni Soviet, Yugoslavia, dan Irak.

d.   Menciptakan kebudayaan politik yang baru sama sekali.

e.    Memelihara, merubah, dan menciptakan kebudayaan politik.

 

C.  Mekanisme Sosialisasi Budaya Politik

`    Untuk membentuk budaya politik yang kondusif, maka diperlukan metode sosialisasi politik yang dapat ditempuh dengan dua cara, pendidikan politik dan indoktrinasi.

a.    Pendidikan Politik

Menurut Alfian, pendidikan politik dapat, diartikan sebagai usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga, mereka, memahami dan menghayati nilai‑nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik ideal yang hendak dibangun. Pendidikan politik bagi masyarakat berdasarkan UU No. 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik, bertujuan antara, lain:

1)   Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

2)   Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

3)   Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa, dalam rangka, memelihara, persatuan dan kesatuan bangsa.

Melalui pendidikan politik, diharapkan masyarakat :

1)   Memahaini kedudukannya, sebagai warga, negara, dengan hak‑hak, kewajiban‑kewajiban, dan tanggung jawab sosialnya.

2)   Memahami kesulitan atau permasalahan sendiri.

3)   Menyadari implikasi sesial serta, konsekuensi politik dari setiap perbuatannya di tengah masyarakat.

4)   Menyadaii kondisi lingkungan hidupnya, dan seluruh relasinya, disuatu wilayah, yaitu negaranya.

Tingkat kesadaran politik warga, negara yang berlandaskan pada, Pancasila, dan UUD 1945 dapat dikenali melalui perilaku‑perilaku berikut :

a.    Sadar akan hak dan kewajibannya, serta tanggung jawab terhadap kepentingan bangsa, dan negara.

b.    Sadar dan taat pada, ketentuan hukum yang berlaku.

b.   Sadar untuk mendukung sistem kehidupan nasional secara, demokratis.

c.    Aktif menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, dengan kesadaran akan keanekaragaman bangsa.

d.   Mampu menegakkan dan mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan nilai‑nilai Pancasila, dan UUD 1945.

b.      Indoktrinasi

Proses indoktrinasi politik adalah proses sepihak ketika penguasa, memobilisasi dan memanipulasi warga, masyarakat untuk menerima nilai‑nilai, norma, dan simbol yang dianggap ideal oleh pihak yang berkuasa.

Contoh nyata, indoktrinasi politik dalam sistem politik Indonesia adalah pemasyarakatan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) pada, masa, pemerintahan Orde Baru yang diterbitkan dengan Tap MPR No. II/MPR/1998 tentang P4 (Eka, Prasetya,Pancakarsa).

Ternyata indoktrinasi Pancasila, melalui P4 tidak banyak memberikan sumbangsih, baik dalam memberikan pendidikan politik masyarakat maupun pengembangkan budaya politik yang sehat. Buktinya, kehidupan politik nasional dalam tataran kualitas selama pemerintahan Orde Baru tidaklah semakin demokratis.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: